JAKARTA — Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa hakikat kepemimpinan terletak pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat, bukan pada tingginya jabatan. Menurut dia, jabatan adalah tanggung jawab (taklif) yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan kemuliaan (tasyrif) atau hadiah kemenangan politik.

Dalam tulisannya, Senin (9/11/2026), Sohibul menilai demokrasi yang dinamis kerap menyempitkan kepemimpinan menjadi kompetisi merebut kekuasaan, sehingga pelayanan publik kehilangan tempat sebagai tujuan utama. Keberhasilan pemimpin, katanya, harus diukur dari kualitas kebijakan yang inklusif, integritas dan akuntabilitas tata kelola, serta perubahan nyata pada kesejahteraan warga, bukan dari kemenangan elektoral atau popularitas.

Ia menyebut enam fondasi kepemimpinan yang harus hadir bersamaan: niat tulus, nilai luhur, nalar dan pengetahuan, visi jauh ke depan, jejaring luas, dan nyali besar. Bagi pejabat dari partai politik, kewajiban konstitusional kepada negara harus berada di atas kepentingan partisan.

Sohibul juga mengajak politik berpindah arena, dari adu pengaruh dan sumber daya ke adu kualitas pelayanan. Pelayanan itu, menurutnya, memiliki tiga tingkat: charity untuk membantu yang kesulitan, empowerment untuk memandirikan, dan advocacy untuk membenahi kebijakan yang melahirkan ketidakadilan. Inovasi kebijakan pun harus berangkat dari keresahan warga, seperti perizinan berbelit, sulitnya lapangan kerja, dan mahalnya bahan pokok.

Untuk menyiapkan pemimpin masa depan, ia menekankan kaderisasi yang konsisten dengan lima kriteria: integritas, akseptabilitas, kapabilitas, elektabilitas, dan mobilitas. Elektabilitas, katanya, tidak boleh mengalahkan integritas dan kompetensi.

“Pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri di atas masyarakat, melainkan dari seberapa jauh ia bersedia bekerja bersama dan melayani mereka,” tulisnya. AO

Sumber: PKS.id