Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sumatera Barat menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi gugus tugas kabupaten dan kota di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen serta kapasitas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di daerah.

Kepala Dinas P3AP2KB Sumbar, Herlin Sridiani, menyatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal. Pemenuhan hak tersebut dinilai sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, masyarakat, dunia usaha, hingga media.

Pelaksanaan dan Materi Pelatihan

Pelatihan yang dilangsungkan di Payakumbuh pada tanggal 3 hingga 4 November 2026 ini diikuti oleh 50 peserta. Sejumlah materi yang diberikan mencakup strategi dan implementasi pemenuhan hak anak melalui penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Barat, peran sektor kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Herlin berharap para peserta dapat menjadi penggerak dalam mengimplementasikan pemenuhan hak anak di lingkungan kerja masing-masing, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ramah anak berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak.

Tantangan dan Instrumen Hukum

Sementara itu, pemateri dari Yayasan Ruang Anak Dunia, Wanda Leksmana, menjelaskan bahwa salah satu kendala teknis dalam mewujudkan kabupaten atau kota layak anak adalah adanya rotasi serta mutasi perangkat daerah yang tergabung dalam gugus tugas.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut memberikan pemahaman utuh mengenai instrumen hukum internasional. Indonesia sendiri telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990, yang kemudian diperkuat oleh mandat Pasal 42 konvensi bahwa negara berkewajiban menyebarluaskan pemahaman tersebut kepada masyarakat.

Sumber informasi: Antara Sumbar