Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memastikan pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan bersikap kaku dalam menentukan kebijakan, terutama jika rencana pembangunan tersebut berpotensi berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Jumat (6/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi utama warga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap penetapan lokasi (Penlok) jalan tol yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan yang terdampak.
Pemerintah Siapkan Jalan Keluar
Menanggapi hal itu, Mahyeldi menyatakan memahami kegelisahan warga dan berkomitmen mencarikan jalan keluar terbaik melalui komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan bersikap kaku dalam menghadapi persoalan ini.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan lokasi (Penlok) secara resmi dari kementerian. Dengan demikian, masih terbuka ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum keputusan ditetapkan. Mahyeldi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyebutkan bahwa trase atau jalur Tol Sicincin-Bukittinggi telah ditetapkan, karena pemerintah masih melakukan berbagai kajian dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta karakteristik wilayah.
Apresiasi Tokoh Masyarakat
Salah seorang tokoh perwakilan warga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Mahyeldi dalam menerima dan merespons aspirasi masyarakat. Warga tersebut menilai inklusivitas pemerintah dirasakan langsung melalui Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, pembangunan infrastruktur memang penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus membuka ruang komunikasi agar kekhawatiran warga dapat dicarikan solusi terbaik sehingga pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sumber informasi: PKS SUmbar