JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai optimalisasi pajak digital harus memperluas penerimaan negara tanpa membebani UMKM dan konsumen. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi digital perlu diikuti kemampuan negara memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan keadilan perpajakan bagi seluruh pelaku usaha.
Amin menyebut optimalisasi pajak digital perlu menjadi salah satu agenda strategis reformasi fiskal. Ia mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak boleh hanya mengejar angka penerimaan, tetapi harus adil, efisien, dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital, terutama UMKM dan konsumen.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak sektor ekonomi digital secara kumulatif mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Menurut Amin, capaian itu menunjukkan digitalisasi ekonomi dapat menjadi sumber penguatan APBN.
Ia menilai ekonomi digital Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi baru. Laporan e-Conomy SEA 2025 memperkirakan nilainya mendekati US$100 miliar atau setara Rp1.800 triliun. Besarnya aktivitas perdagangan elektronik, layanan digital, fintech, periklanan, hingga monetisasi konten menunjukkan potensi penerimaan negara yang perlu dikelola optimal.
“Pertumbuhan ekonomi digital harus berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Jangan sampai aktivitas ekonomi tumbuh pesat, tetapi kemampuan negara menangkap nilai ekonominya tertinggal,” ujarnya.
Amin mengapresiasi langkah pemerintah melalui pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak transaksi aset kripto dan fintech, serta pemungutan PPh melalui marketplace.
Ia lalu menyoroti kajian CELIOS yang menyebut lebih dari 77 persen penerimaan pajak digital berasal dari PPN perdagangan elektronik. Komposisi itu perlu dicermati, kata Amin, karena PPN adalah pajak konsumsi yang beban ekonominya akhirnya ditanggung pembeli.
“Jangan sampai optimalisasi pajak digital justru lebih banyak membebani konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sementara kontribusi perusahaan-perusahaan besar yang menguasai ekosistem digital belum tergarap secara proporsional. Keadilan pajak harus dilihat bukan hanya dari siapa yang memungut, tetapi juga siapa yang akhirnya menanggung bebannya,” tegasnya.
Amin juga mencermati pandangan CELIOS tentang potensi kenaikan harga layanan dan risiko masyarakat kembali ke transaksi tunai bila aktivitas digital terasa semakin membebani. Di sisi lain, pandangan CORE tentang pentingnya kesetaraan perlakuan pajak antara pedagang daring dan toko fisik juga perlu diperhatikan.
Menurut Amin, kedua perspektif itu harus dipertemukan. Kesetaraan kewajiban pajak antara pedagang daring dan konvensional merupakan prinsip keadilan, tetapi pemerintah juga harus memastikan beban pajak tidak seluruhnya dialihkan ke konsumen dan kontribusi perusahaan pemilik platform tidak diabaikan.
“Jangan sampai kita berhasil menciptakan kesetaraan pajak antarpedagang, tetapi belum menyelesaikan persoalan keadilan antara perusahaan platform, pedagang, dan konsumen. Semua pihak harus berkontribusi secara proporsional,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat integrasi data perpajakan, mencegah pemungutan ganda, melindungi data pribadi, dan memperkuat hak pemajakan Indonesia atas perusahaan teknologi global yang memperoleh pendapatan signifikan dari pasar domestik.
Amin juga meminta Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kontribusi pajak digital melalui indikator tambahan, yaitu penerimaan bersih, tingkat kepatuhan, dampak terhadap harga, serta beban pajak UMKM dan konsumen.
“Tujuan akhir reformasi perpajakan adalah memperkuat ruang fiskal negara untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak digital harus memperkuat APBN sekaligus menjaga produktivitas ekonomi, bukan justru menghambat pertumbuhan usaha dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. AO
Sumber: PKS.id