Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap produk perlindungan keuangan, termasuk asuransi, menyusul kerentanan wilayah Sumatera Barat terhadap ancaman bencana alam yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga kestabilan ekonomi keluarga.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra mengemukakan hal tersebut dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat 2026 yang berlangsung di Basko Grand Mall, Kota Padang, pada Minggu (1/11/2026). Menurutnya, kondisi geografis daerah yang rawan bencana menuntut kesiapan masyarakat dalam mengenali instrumen keuangan yang dapat diandalkan untuk memitigasi risiko ekonomi.
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Roni menyatakan bahwa perluasan akses layanan keuangan formal harus berjalan beriringan dengan edukasi yang memadai. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat telah mencapai 95,37 persen, melampaui angka nasional yang berada di level 93,61 persen. Meski demikian, OJK menilai pemahaman mendalam mengenai manfaat, risiko, hak, serta kewajiban produk keuangan tetap esensial agar warga mampu mengambil keputusan secara tepat.
Peran Digitalisasi di Tingkat Nagari
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, yang hadir mewakili gubernur, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang pemerataan akses layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan dan nagari. Layanan digital ini dinilai mampu mempercepat transaksi serta mendongkrak daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan BIK 2026 yang mengusung tema Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera tersebut diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan. Melalui sinergi bersama pemangku kepentingan, OJK berkomitmen untuk terus memperluas edukasi, fasilitasi pembiayaan, serta memperkuat perlindungan konsumen demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sumber informasi: Padang expres