Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital hingga ke tingkat nagari. Langkah ini dinilai mampu mengatasi hambatan jarak dan waktu sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat perdesaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat nagari dalam melakukan transaksi keuangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses keuangan, memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Arry saat menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat 2026 di Basko Grand Mall, Kota Padang, pada Minggu (1/11). Ia hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam acara yang diinisiasi oleh OJK bersama industri jasa keuangan dan berbagai pemangku kepentingan.
“Dengan layanan keuangan digital, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa terkendala jarak dan waktu,” ujar Arry.
Pentingnya Edukasi dan Literasi Keuangan
Di samping memperluas akses, pemerintah dan otoritas terkait menilai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan yang digunakan. Literasi mengenai manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dinilai krusial agar pemanfaatan layanan digital dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat berada di angka 95,37 persen, yang melampaui rata-rata nasional sebesar 93,61 persen.
OJK terus mendorong optimalisasi produk dan layanan keuangan formal untuk mendongkrak ketahanan ekonomi masyarakat serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Rangkaian kegiatan BIK 2026 yang mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” ini melibatkan lebih dari 500 peserta dari unsur industri jasa keuangan, instansi vertikal, serta masyarakat umum.
Sumber informasi: Padang expres