PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengambil langkah strategis untuk mengamankan aset perusahaan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Agam. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Agam pada hari Selasa, 3 November 2026.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi risiko hukum, menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara profesional, serta mempercepat upaya penyelamatan dan pemulihan aset.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, serta Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Noptra, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.

Dukungan Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Hukum

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, menyatakan bahwa koordinasi dengan kejaksaan sangat penting untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan aset. Melalui pendampingan ini, perusahaan berharap dapat memitigasi risiko dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Noptra, S.H., M.H., menyambut baik kemitraan tersebut. Ia menilai bahwa layanan transportasi publik yang dioperasikan KAI memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat, sehingga memerlukan kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaannya.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Adapun cakupan dari perjanjian kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ruang lingkup tersebut juga mencakup upaya pemulihan aset serta langkah mitigasi risiko hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber informasi: Antara Sumbar