Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Kholid, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap dugaan tindakan intimidatif yang dialami oleh para santriwati dalam proses penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dorong Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis
Menanggapi insiden tersebut, pihak PKS mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan terhadap anak serta menjaga kehormatan warga pesantren.
Kholid menyatakan bahwa partainya senantiasa mendukung penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan. Meskipun demikian, ia mengingatkan agar setiap penindakan di lingkungan institusi pendidikan yang melibatkan anak-anak di bawah umur harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mengutamakan kepekaan, serta melindungi kondisi psikologis para santriwati.
“Keterangan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati, terlebih anak-anak di bawah umur, harus mendapat perhatian serius. Polri perlu menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi dan memastikan seluruh tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat,” kata Kholid di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Desakan Transparansi dan Pendampingan Psikologis
Lebih lanjut, Kholid mendorong pihak pengawasan internal Polri untuk melakukan penelusuran fakta secara objektif guna menguak kebenaran dari informasi yang beredar. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah daerah serta instansi berwenang agar memberikan pendampingan psikologis bagi para santriwati yang terdampak.
Kejelasan mengenai status barang-barang yang disita selama penggeledahan juga menjadi poin penting yang disuarakan agar kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren tersebut dapat segera beroperasi secara kondusif kembali. Kholid berharap agar setiap proses hukum dijalankan secara objektif berdasarkan pembuktian individu, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang merugikan institusi pesantren secara keseluruhan.
Sumber informasi: PKS SUmbar