JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendukung kebijakan pemerintah mengurangi sebagian ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura untuk memprioritaskan kebutuhan listrik dan industri dalam negeri. Namun, ia menegaskan kebijakan itu harus didasarkan pada kebutuhan nasional yang terukur, dilaksanakan secara transparan, menghormati kontrak, dan menjaga hubungan baik dengan negara mitra.

“Saya mendukung keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan energi masyarakat. Gas Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Namun, pengurangan sekitar 8 persen dari total ekspor ini harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan nasional yang presisi, bukan sentimen atau kebijakan balas dendam atas isu karhutla,” tegas Ateng.

Sejak 24 Oktober 2026, Kementerian ESDM dan SKK Migas mengurangi penyaluran gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD dari total ekspor sekitar 409,55 BBTUD. Pengurangan itu terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra, yang dialihkan terutama untuk pembangkit listrik di Batam dan sekitarnya.

Manfaat dan Syaratnya

Menurut Ateng, tambahan pasokan berpotensi meningkatkan keandalan pembangkit listrik, mengurangi penggunaan bahan bakar pengganti yang lebih mahal, dan menjaga keberlanjutan industri pupuk, petrokimia, kaca, baja, dan keramik. Namun, pengalihan gas tidak otomatis menurunkan tarif listrik atau harga produk.

Ia meminta pemerintah dan PLN menjelaskan ke pembangkit mana gas tambahan disalurkan, berapa penghematan biayanya, dan apa dampaknya bagi keandalan listrik. “Jangan sampai tambahan pasokan hanya menjadi angka alokasi di atas kertas,” ujarnya.

Ateng juga meminta pemerintah membuka data kebutuhan dan pasokan gas domestik, realisasi pengalihan, serta dampak ekonominya, termasuk perubahan penerimaan negara. Kesiapan infrastruktur transmisi dan penerimaan gas harus dipastikan agar alokasi dapat diserap pengguna domestik.

Kontrak dan Kepastian Hukum

Pemerintah perlu menjaga kepastian hukum dan iklim investasi hulu migas dengan memeriksa klausul kontrak ekspor, kewajiban minimum pengiriman, prosedur pemberitahuan, dan konsekuensi komersialnya. Penyesuaian harus melalui mekanisme yang sah dan perundingan bila diperlukan.

Ia meminta pemerintah menjelaskan apakah pengurangan ini bersifat sementara karena pemeliharaan fasilitas produksi atau bagian dari penataan alokasi jangka panjang. Evaluasi menjelang berakhirnya kontrak ekspor pada akhir 2028 harus mempertimbangkan neraca gas nasional, proyeksi kebutuhan listrik dan industri, kesiapan infrastruktur, serta manfaat ekonomi bagi negara.

Isu Karhutla dan Pengawasan DPR

Terkait karhutla, Ateng menegaskan kebijakan gas tidak boleh menjadi instrumen balasan terhadap Singapura. “Pengurangan ekspor gas juga bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan karhutla,” tegasnya. Asap lintas batas harus ditangani lewat pencegahan kebakaran, perlindungan gambut, penegakan hukum berbasis bukti, serta dialog antarnegara.

Melalui fungsi pengawasan, Ateng mendorong DPR mengevaluasi bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PLN soal realisasi penyaluran gas, kepatuhan kontrak, kesiapan infrastruktur, serta dampaknya terhadap biaya dan keandalan listrik. Pengguna industri juga perlu dilibatkan agar kendala penyerapan gas domestik segera diatasi.

“Dukungan kami adalah agar rakyat memperoleh energi yang lebih andal dan terjangkau. Pemerintah harus membuktikannya melalui pelaksanaan yang transparan, kontrak yang dihormati, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ateng. AO

Sumber. PKS.ID