Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mematok target agar penyaluran bantuan presiden (banpres) rehabilitasi usaha mikro senilai Rp3 juta per unit usaha bagi pengusaha yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dapat rampung sebelum Desember 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa hingga tanggal 28 Oktober 2026, sebanyak 112.849 usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap pertama. Penetapan ini dilakukan usai melalui tahapan verifikasi serta pemadanan data yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” ujar Maman di Jakarta pada hari Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran pers.

Dari total penerima tahap pertama tersebut, rinciannya mencakup 70.296 usaha mikro di Aceh, 25.491 usaha mikro di Sumatera Utara, dan 17.062 usaha mikro di Sumatera Barat. Sebelumnya, ada 206.466 calon penerima yang diusulkan dari 48 kabupaten dan kota terdampak. Dengan demikian, masih ada 93.617 calon penerima yang belum masuk ke dalam daftar tahap pertama.

Maman menjelaskan bahwa verifikasi ketat dijalankan demi memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat. Proses ini mencakup pemeriksaan validitas nomor induk kependudukan, pengecekan status apakah penerima merupakan aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta mengecek keaktifan kepemilikan kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit perbankan.

Pemerintah daerah diminta untuk segera melengkapi serta memperbaiki usulan bagi calon penerima tahap kedua selambat-lambatnya pada 2 November 2026. Pihak Kementerian UMKM menyampaikan bahwa masih terdapat kuota bagi 87.151 usaha mikro untuk memperoleh dana bantuan tersebut.

Selain banpres, Kementerian UMKM juga menggelontorkan alokasi anggaran lain. Dana sebesar Rp2,6 miliar disiapkan untuk bantuan alat produksi, termasuk revitalisasi Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Aceh Tamiang serta pengadaan 11 unit alat dan mesin produksi. Sebanyak Rp11,2 miliar juga dialokasikan untuk program pemberdayaan yang menyasar 12.386 pengusaha, yang mencakup peningkatan kapasitas, kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, hingga perluasan akses pasar dan KUR. Di samping itu, anggaran senilai Rp3,6 miliar dialokasikan guna mendirikan delapan Klinik UMKM Bangkit yang didukung oleh 32 tenaga pendamping.

Secara akumulatif, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sejumlah Rp618,88 miliar sepanjang tahun 2026 guna mendukung pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di tiga provinsi tersebut. Adapun proyeksi total kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatera pada rentang waktu 2026 hingga 2028 mencapai angka Rp1,26 triliun.

Sumber informasi: Antara Sumbar