JAKARTA – Politisi senior PKS Mulyanto mengapresiasi langkah Pemerintah mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dan mengalihkan pasokannya untuk kebutuhan energi dalam negeri. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Dalam jangka panjang kebijakan ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan industri yang membutuhkan pasokan gas secara stabil,” kata Mulyanto.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan kepentingan pembangunan strategis nasional. Selama ini, industri pupuk, keramik, petrokimia, hingga pembangkit listrik mengeluhkan terbatasnya pasokan dan tingginya harga gas. Gangguan pasokan dapat menghambat produksi dan melemahkan daya saing industri nasional.
Mulyanto mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu bersemangat mengekspor gas, sementara industri dalam negeri kesulitan mendapat pasokan. Ekspor memang menghasilkan devisa, tetapi negara kehilangan peluang nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Ini perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan energi nasional.
Ia tidak menampik adanya isyarat diplomatik di tengah kritik Singapura soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kebijakan gas harus tetap berpijak pada kepentingan pembangunan nasional, bukan reaksi sesaat, dan karhutla tetap harus ditangani sungguh-sungguh.
Prinsipnya, kata Mulyanto, sumber daya alam harus lebih dulu bekerja untuk kemakmuran rakyat. “Gas seharusnya menjadi penggerak industrialisasi, bukan sekadar sumber devisa,” ujarnya, merujuk Pasal 33 UUD 1945 tentang kedaulatan energi. AO
Sumber: telusur.co.id