JAKARTA | 23 Oktober 2026

Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan penegakan hukum menjadi langkah utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai perubahan definisi korupsi bukan jawaban atas persoalan yang selama ini membebani masyarakat.

Kholid menyampaikan bahwa wacana mengeluarkan kerugian negara dari kategori korupsi berpotensi menimbulkan keresahan publik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap penyimpangan pengelolaan keuangan negara tetap mendapatkan pengawasan dan penindakan yang tegas.

Ia menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pengawasan, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga pengelola investasi pemerintah. Tata kelola yang transparan, dokumentasi keputusan yang lengkap, serta penerapan manajemen risiko dinilai mampu melindungi pejabat yang bekerja secara profesional dan berintegritas.

Selain itu, Kholid mendorong aparat penegak hukum memiliki standar yang seragam dalam menghitung kerugian negara. Perbedaan penafsiran hukum, menurutnya, harus diselesaikan melalui peningkatan profesionalisme dan konsistensi penegakan hukum.

Baca berita lain selengkapnya https://kabakini.my.id/wp-admin

PKS juga meminta pemerintah mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari penguatan pemberantasan korupsi.

Kholid menegaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan seiring dengan komitmen menjaga keuangan negara. Ia berharap pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberikan keadilan bagi masyarakat.