Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, mempererat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto untuk memperkuat pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

Tingkatkan Kepatuhan Hukum Perangkat Daerah

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil agar jajaran perangkat daerah semakin patuh dan taat terhadap hukum. Menurutnya, pemahaman yang mendalam mengenai hukum perdata dan tata usaha negara sangat esensial dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang konsisten diberikan oleh pihak kejaksaan dalam mengawal aspek hukum penyelenggaraan daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan standar kepatuhan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto pada masa mendatang.

Cakupan Layanan dan Sosialisasi Anti-Korupsi

Melalui kesepakatan tersebut, Kejari Sawahlunto akan menyediakan layanan yang mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai kewenangan institusi penegak hukum. Bersamaan dengan penandatanganan itu, kedua instansi juga mengadakan sosialisasi tindak pidana korupsi bagi para pimpinan perangkat daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Nurul Hidayat, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik melalui pengawasan dan pendampingan hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat perencanaan program kerja, khususnya pada sektor pembangunan fisik, agar berjalan efektif sesuai regulasi dan terhindar dari potensi kerugian negara.

Sumber informasi: Antara Sumbar