Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat memberikan penegasan tegas terkait larangan bagi pihak perbankan untuk meminta agunan saat menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dengan batas plafon Rp100 juta ke bawah.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, di Padang pada Senin menyatakan bahwa institusi perbankan yang menyalurkan KUR dengan batas pinjaman maksimal seratus juta rupiah tidak diperbolehkan meminta agunan tambahan kepada masyarakat peminjam.
Aturan Resmi Pemerintah
Kebijakan larangan permintaan jaminan ini merujuk pada ketentuan yang telah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Oleh sebab itu, perbankan dilarang keras meminta aset pribadi seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, ataupun bentuk agunan tambahan lainnya.
Roni Nazra mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menangani laporan pengaduan masyarakat terkait perbankan yang masih memintai jaminan. Dalam kasus tersebut, pihak bank berdalih bahwa penyimpanan BPKB dilakukan semata-mata sebagai pengikat agar debitur tertib melunasi kewajibannya, bukan sebagai agunan resmi. Kendati demikian, praktik semacam itu tetap menyalahi ketentuan yang berlaku.
Tujuan Program KUR Mikro
Melalui program KUR mikro ini, pemerintah menanggung subsidi atas bunga pinjaman, sementara debitur hanya berkewajiban melunasi pinjaman pokoknya. Program tersebut digulirkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang dinilai layak, namun belum mempunyai akses optimal terhadap kredit komersial, khususnya bagi kalangan UMKM.
Sumber informasi: Antara Sumbar