Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, S.TP., mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Acara ini berlangsung pada 7–8 November 2026 di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan menyasar para pelaku UMKM serta masyarakat luas.

Pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan iklim perdagangan yang transparan, jujur, dan berkeadilan.

Menampung Aspirasi UMKM dan Keluhan Petani

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yasin juga memfasilitasi dialog interaktif untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga. Sejumlah masukan penting diterima, termasuk kendala yang dialami kelompok tani dalam mendapatkan pasokan pupuk. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar para pelaku usaha senantiasa menjaga kualitas barang, menerapkan keterbukaan harga, serta mengedepankan kejujuran dalam berniaga.

Muhammad Yasin menyatakan bahwa perlindungan konsumen memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga komitmen para pelaku usaha. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat.

Perdagangan yang ideal harus berlandaskan pada kepercayaan, kejujuran, serta tanggung jawab bersama. Dengan begitu, hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, sementara para pelaku UMKM dapat terus berkembang dalam lingkungan usaha yang kondusif.

Seluruh masukan dan aspirasi yang dihimpun selama kegiatan ini akan dicatat sebagai bahan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif. Melalui penyuluhan Perda ini, kesadaran kolektif mengenai perlindungan konsumen diharapkan dapat terus meningkat demi tercapainya perekonomian yang berkeadilan dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

Sumber informasi: PKS SUmbar