Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat memperkuat tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Solok di provinsi tersebut melalui fungsi harmonisasi produk hukum daerah.
“Kemenkum Sumbar mendukung penataan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel, oleh karena itu penyelarasan regulasi daerah harus dipertajam,” ujar Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumbar Funna Maulia Massaile di Padang pada hari Jumat.
Ia menyampaikan bahwa tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Sumbar telah dilibatkan dalam proses pra harmonisasi yang sedang disusun oleh Pemkab Solok. Produk hukum daerah yang dibahas ialah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fokus Pembahasan Pra Harmonisasi
Menurut Funna, pembahasan pra harmonisasi bersama unsur Pemerintah Kabupaten Solok berfokus pada penyelarasan kesesuaian dasar hukum, pembagian kewenangan pengelola barang, serta penyusunan norma rasional yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemenkum Sumbar berkomitmen mendampingi Pemkab Solok untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan efisien hingga tahap pengundangan. Langkah ini diambil agar produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik di wilayah tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa ketiadaan kerangka tata kelola aset yang tegas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi berpotensi menimbulkan kendala dalam inventarisasi serta pemanfaatan aset daerah.
Sebelumnya, Kemenkum Sumbar telah melaksanakan rapat bersama Staf Ahli Bupati Solok Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Deni Prihatni, perwakilan Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Solok untuk membahas rancangan peraturan tersebut.
Sumber informasi: Antara Sumbar