JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan kepala negara, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi masyarakat.

Almuzzammil menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap dan menangani kasus dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.

Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara, khususnya dalam penggunaan fasilitas penyadapan, tidak boleh dibiarkan terjadi di luar prosedur hukum.

Selain menyangkut keamanan Presiden, Almuzzammil mengingatkan bahwa kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan komunikasi dan privasi masyarakat. Menurutnya, negara harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam berkomunikasi maupun menyampaikan pendapat di ruang digital.

Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan penyadapan yang menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan menyeluruh.

Lebih lanjut, PKS mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat regulasi mengenai penggunaan alat penyadapan oleh lembaga negara. Regulasi tersebut perlu dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) serta mekanisme pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di kemudian hari.

Almuzzammil menilai penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem. Dengan demikian, institusi negara dapat semakin profesional dan akuntabel, sementara masyarakat memperoleh jaminan atas perlindungan hak privasinya.

Sementara itu, Polri sebelumnya telah mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

PKS berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan hingga tuntas sesuai hukum yang berlaku. Almuzzammil menegaskan bahwa keamanan negara dan perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan dalam kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi konstitusi.AB

Sumber:detikNews