Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, memberikan pandangannya terkait kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen pada produk pembalut wanita. Kebijakan tersebut dinilainya perlu mendapatkan peninjauan ulang mengingat pembalut merupakan barang yang esensial dan berkaitan langsung dengan kesehatan serta proses biologis perempuan.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Muhammad Kholid melalui akun media sosial pribadinya, @maskholid, pada hari Selasa (3/11/2026). Dalam keterangannya, ia mempertanyakan dasar pengenaan pajak terhadap barang yang berkaitan erat dengan siklus menstruasi bulanan. Kholid menegaskan bahwa pembalut bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang bersifat alamiah.

Soroti Aspek Keadilan Gender

Menurut Kholid, pemenuhan kebutuhan pembalut merupakan hal yang mendasar bagi perempuan secara biologis. Oleh karena itu, penerapan pajak tersebut dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan serta keberpihakan terhadap kaum perempuan.

Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal proses revisi terhadap regulasi perpajakan tersebut agar tercipta aturan yang lebih berpihak. Kholid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan aspek biologis perempuan dalam merumuskan kebijakan fiskal sehingga tidak membebani pengeluaran untuk kebutuhan esensial.

Pada bagian akhir pesannya, Kholid turut mengundang partisipasi masyarakat untuk memberikan pandangan serta masukan melalui kolom komentar di akun media sosial miliknya terkait persoalan kebijakan pajak pembalut ini.

Sumber informasi: PKS SUmbar