Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memberlakukan kebijakan baru di mana setiap pengurusan administrasi di tingkat nagari atau desa harus melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengajak masyarakat agar lebih taat pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasaman Barat, M. Bona Fatwa, menjelaskan bahwa aturan tersebut merujuk pada surat imbauan Bupati Pasaman Barat tertanggal 25 September 2026. Menurutnya, warga yang hendak mengurusan administrasi diimbau untuk melaporkan bukti pembayaran PBB tahun berjalan.

“Jika memang sudah melunasi bukti pembayaran PBB maka surat administrasi yang diurus baru bisa dikeluarkan,” ujar M. Bona Fatwa di Simpang Empat, Jumat.

Petugas di tingkat nagari nantinya akan melakukan verifikasi terhadap bukti pelunasan yang dilampirkan oleh pemohon. Pihak Bapenda juga terus menjalankan monitoring serta evaluasi ke berbagai kecamatan dan nagari guna mendorong percepatan realisasi pajak di wilayah tersebut.

Capaian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan catatan Bapenda Kabupaten Pasaman Barat, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhitung sejak Januari hingga 20 Oktober 2026 telah mencapai Rp120,83 miliar. Angka tersebut setara dengan 69,81 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp173,08 miliar.

“Kami optimistis sampai akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai,” ungkap Bona Fatwa.

Lebih rincinya, perolehan pajak daerah tercatat sebesar Rp56,64 miliar atau 72,31 persen dari target Rp78,33 miliar. Pajak daerah ini bersumber dari pajak papan reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu seperti pergelaran seni, hotel, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain (non PLN), hingga pajak kendaraan (opsen).

Sementara itu, hasil retribusi daerah mencapai Rp48,41 miliar dari target Rp79,09 miliar. Dari sektor pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat Rp9,08 miliar, serta pendapatan asli daerah yang sah dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan sumber sah lainnya mencapai Rp6,69 miliar.

Sumber informasi: Antara Sumbar