Wakil Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mulyadi, memberikan penekanan terkait pentingnya efisiensi anggaran serta efektivitas sistem evakuasi dalam mitigasi bencana. Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat proses penanganan sekaligus meminimalkan risiko serta dampak bencana terhadap masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mulyadi dalam kegiatan Forum Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025-2029 di Kota Pariaman, pada hari Kamis. Menurutnya, wilayah Pariaman termasuk salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman gempa dan tsunami, ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di kawasan pesisir pantai.

Pemanfaatan Sarana Publik untuk Efisiensi Anggaran

Mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas shelter khusus evakuasi tsunami memerlukan anggaran mencapai miliaran rupiah, belum termasuk biaya pemeliharaan agar fasilitas tersebut siap pakai dan tahan lama sewaktu-waktu. Sebagai solusi yang lebih efisien, pemanfaatan sarana publik seperti gedung sekolah bertingkat yang dirancang tahan gempa dinilai jauh lebih efektif.

Dana pemeliharaan untuk bangunan sekolah tersebut dapat berjalan seiring dengan kegiatan operasional satuan pendidikan. Selain berfungsi sebagai sarana pendidikan sehari-hari, bangunan ini juga dapat dialihfungsikan sebagai tempat evakuasi atau shelter manakala terjadi bencana. Salah satu sarana publik yang saat ini juga telah dimanfaatkan sebagai shelter tsunami di Pariaman adalah Pasar Rakyat Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah.

Sinergi Evakuasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Selain efisiensi dari segi anggaran, Wawako Pariaman juga meminta agar diterapkan efisiensi dalam sistem evakuasi tsunami melalui penguatan sinergi antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak sekolah, serta para orang tua siswa. Dengan adanya koordinasi yang baik, para orang tua siswa telah mengetahui titik evakuasi anak-anak mereka apabila bencana benar-benar terjadi.

Sinergi ini diharapkan membuat orang tua tidak perlu mendatangi sekolah untuk mencari anak mereka, melainkan langsung menuju lokasi evakuasi yang telah disepakati bersama demi mengefektifkan waktu penyelamatan diri. Pihak organisasi perangkat daerah terkait juga diinstruksikan untuk memasukkan poin tersebut kedalam catatan penyusunan Dokumen RPB.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pariaman, Ferry Ferdian Bagindo Putra, menyatakan bahwa forum komunikasi publik tersebut diselenggarakan guna menyempurnakan dokumen RPB. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur mulai dari organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, forum kepala desa, hingga jajaran TNI-Polri untuk menyamakan persepsi serta menampung berbagai masukan penyempurnaan.

Sumber informasi: Antara Sumbar