JAKARTA – Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, melontarkan desakan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk bertanggung jawab penuh atas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut penilaiannya, upaya penanganan yang berjalan selama hampir tiga bulan terakhir belum menampakkan aksi yang signifikan.

Kritik Penanganan Formalitas

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Rahmat Saleh pada acara Talkshow Gema Keadilan yang berlangsung secara daring via Zoom tertanggal 19 Oktober 2026. Ia melayangkan kritik bahwa penanganan karhutla saat ini masih berkutat pada kegiatan yang bersifat formalitas semata, belum menyentuh langkah konkret dalam menanggulangi bencana kebakaran serta kabut asap.

“Anda melakukan acara-acara yang masih sifatnya formalitas. Saya melihat di sini sudah hampir tiga bulan kebakaran hutan ini terjadi, tapi ternyata belum ada aksi signifikan terhadap penanganan kebakaran hutan ini,” kata Rahmat dalam keterangannya.

Sorotan Terhadap Kepemimpinan Presiden

Lebih lanjut, Rahmat secara spesifik meminta Menteri Kehutanan untuk memegang penuh tanggung jawab atas situasi tersebut. Dirinya menilai, lambannya penanganan masalah kebakaran hutan berisiko memunculkan pandangan miring terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Raja Juli Antoni, mohon maaf, Anda harus bertanggung jawab dalam hal ini. Jangan sampai gara-gara keteledoran saudara selaku menteri, kemudian itu memberikan penilaian negatif dan tendensi terhadap kepemimpinan Pak Prabowo,” imbuhnya.

Tuntutan Mundur Jika Tidak Mampu

Rahmat menegaskan bahwa setiap jabatan publik membawa konsekuensi tanggung jawab serta keharusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di bawah kewenangan kementerian terkait. Oleh karena itu, ia mendesak agar Menteri Kehutanan menunjukkan keseriusan yang nyata.

Bahkan, Rahmat turut menyampaikan agar Raja Juli Antoni bersikap terbuka untuk melepaskan jabatannya jika merasa tidak sanggup mengatasi persoalan hutan dan dampak kabut asap.

“Jadi, saya harap dengan gentle, kalau memang tidak bisa mengelola hutan, tidak bisa mengatasi kabut asap, dengan hormat mundur, berikan kepada yang lebih mampu,” pungkasnya.

Desakan ini menyoroti urgensi tindakan pemerintah yang lebih efektif guna mengendalikan kebakaran hutan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman kabut asap.

Sumber informasi: PKS SUmbar