PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan permohonan kepada forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda di Sumatera Barat guna membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang berada di area jalur bebas rel kereta api di wilayah tersebut.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan permintaan itu saat kegiatan Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar bertempat di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada hari Selasa. Ia menjelaskan bahwa keberadaan bangunan warga di atas lahan milik perseroan menjadi salah satu kendala utama dalam program reaktivasi jalur kereta, di samping tantangan geografis berbukit dan ancaman bencana alam.

Ketentuan standar perkeretaapian mengharuskan kawasan steril sejauh enam meter ke sisi kanan dan enam meter ke sisi kiri, sehingga total ruang bebas dari bangunan mencapai 12 meter. Berdasarkan identifikasi pihak KAI, terdapat 6.800 bangunan yang berpotensi menghambat jalur bebas tersebut.

Tahapan Reaktivasi Jalur

Program reaktivasi ini direncanakan menghubungkan Kayu Tanam menuju Padang Panjang, kemudian diteruskan ke wilayah Solok serta Sawahlunto. Pelaksanaan tahap pertama untuk jalur Kayu Tanam hingga Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 menggunakan jenis rel khusus bergerigi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang memprioritaskan pemulihan jalur kereta api di Sumatera Barat. Terkait permasalahan bangunan warga di atas aset perusahaan, ia menyatakan bahwa kolaborasi antara KAI dan pemerintah daerah akan dioptimalkan melalui jalur komunikasi serta dialog persuasif kepada masyarakat.

Menurut Andre Rosiade, lahan yang tertdapat ribuan bangunan tersebut telah memiliki sertifikat atas nama KAI dan bukan merupakan tanah ulayat, sehingga proses penyelesaian melalui dialog dinilai lebih mudah daripada mekanisme pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

Sumber informasi: Antara Sumbar