Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong penggalakan potensi ekonomi pesantren melalui usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah serta sektor pariwisata halal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pesantren, membuka peluang usaha baru, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di Sumatera Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahyeldi saat menghadiri kegiatan Seminar dan Pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Wilayah Sumbar yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar pada Selasa, 27 Oktober 2026. Seminar ini mengusung tema Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional.

Implementasi Falsafah ABS-SBK

Gubernur menjelaskan bahwa penguatan ekonomi syariah merupakan penerapan nyata dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nilai khas Minangkabau tersebut juga telah tertuang secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Ketika menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, hal tersebut merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK di tengah masyarakat, ujar Mahyeldi.

Ia juga menambahkan bahwa potensi besar yang dimiliki pesantren memerlukan dukungan yang sinergis dari pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, serta para pelaku usaha. Melalui kolaborasi tersebut, aset-aset produktif milik pesantren diharapkan dapat berkembang optimal untuk mendukung kemandirian lembaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

Komitmen IAEI Sumatera Barat

Sementara itu, Ketua DPW IAEI Sumbar Prof. Ahmad Wira memberikan apresiasi atas arahan yang disampaikan oleh Gubernur. Pihaknya menyatakan komitmen untuk memperkuat peran IAEI sebagai wadah pemikiran serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Sumber informasi: PKS SUmbar