JAKARTA – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, agar kerugian negara tidak termasuk rumpun tindak pidana korupsi, sebagai hal yang berbahaya.

“Usulan bahwa kerugian negara tidak termasuk ke dalam rumpun korupsi, berbahaya. Justru korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, harus betul-betul diberi penguatan,” kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Mardani, korupsi adalah kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) yang penanganannya perlu diperkuat, bukan dilemahkan.

Ia menegaskan kerugian negara tetap harus menjadi bagian dari rumpun korupsi. Namun, perhitungannya perlu dilakukan secara adil.

“Dan kerugian negara termasuk salah satu dari rumpun korupsi, tentu ada perhitungan yang adil,” ujarnya.

Usulan Luhut

Sebelumnya, Luhut mengusulkan agar unsur kerugian negara tidak lagi menjadi patokan utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai korupsi. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi lampu hijau terhadap kajian tersebut.

Luhut menyampaikannya seusai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, unsur kerugian negara dapat membebani keputusan bisnis, termasuk investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Setiap bisnis memiliki risiko, sehingga kerugian dari keputusan investasi tidak semestinya otomatis dianggap korupsi.

Luhut mengatakan DEN telah menyerahkan hasil kajian definisi korupsi kepada Presiden. Kajian itu mengacu pada standar PBB yang telah diratifikasi Indonesia sekitar 20 tahun lalu.

“Definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” kata Luhut.

Ia menyebut Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan unsur kerugian negara, dan hal itu memberatkan Danantara dalam menjalankan bisnis.

Melalui kajian ini, Luhut ingin penanganan korupsi di Indonesia diselaraskan dengan ketentuan internasional. AO

Sumber: inilah.com