PADANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan perkawinan campuran sebagai modus memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Masyarakat diimbau mewaspadai tawaran perkawinan yang disertai imbalan uang, penyalahgunaan dokumen, hingga tekanan untuk menandatangani berkas tanpa memahami konsekuensi hukumnya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Sumbar, Funna Maulia Massaile, menyampaikan peringatan tersebut di Padang pada Kamis. Ia menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dijadikan kedok untuk melakukan penipuan maupun pelanggaran hukum.
Dalam praktiknya, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) berpotensi disalahgunakan untuk memperoleh status kewarganegaraan atau keuntungan tertentu. Setelah tujuan tercapai, pihak WNI berisiko ditinggalkan melalui perceraian.
Kemenkum Sumbar mengidentifikasi sejumlah tanda yang perlu diwaspadai masyarakat, di antaranya tawaran perkawinan dengan imbalan materi, permintaan penggunaan identitas atau dokumen untuk keterangan yang tidak sesuai fakta, serta desakan menandatangani dokumen penting tanpa penjelasan yang memadai.
Untuk mencegah praktik tersebut, masyarakat diminta memeriksa keabsahan identitas calon pasangan, memastikan tujuan perkawinan, dan memverifikasi persyaratan perkawinan campuran serta urusan kewarganegaraan melalui instansi berwenang. Warga juga diimbau menjaga data pribadi, tidak menandatangani dokumen kosong, dan menyimpan bukti transaksi maupun komunikasi jika menemukan dugaan penipuan.
Kemenkum Sumbar turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan dengan warga negara asing. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan dicatatkan melalui lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi perkawinan yang menjadi kewenangannya.
Penyalahgunaan informasi dalam proses memperoleh kewarganegaraan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan pembatalan status kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemalsuan dokumen dan penipuan dapat diproses berdasarkan unsur pelanggaran yang terbukti.
Melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, Kemenkum Sumbar berharap masyarakat semakin memahami risiko hukum perkawinan bermodus kewarganegaraan serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perkawinan campuran.
Sumber: Antara Sumbar