Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memberlakukan program gebyar diskon pajak daerah mulai tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus membantu perekonomian masyarakat.
Rincian Kebijakan Diskon Pajak
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agam, Helton, menjelaskan di Lubuk Basung bahwa program tersebut mencakup pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) untuk seluruh tahun, serta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 15 persen.
Helton mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program ini demi mendukung kelanjutan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada akhir 2026. Guna menyosialisasikan program ini, pihak Bapenda telah memasang spanduk dan baliho di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan data per 15 Oktober 2026, realisasi PAD Kabupaten Agam tercatat mencapai Rp161,68 miliar dari total target sebesar Rp217,09 miliar, atau sekitar 74,48 persen. Perolehan tersebut bersumber dari beberapa sektor:
- Pajak daerah: Rp70,83 miliar dari target Rp92,64 miliar (76,46 persen).
- Pajak air tanah: Rp528,81 juta dari target Rp700 juta (75,54 persen).
- Pajak mineral bukan logam: Rp815,50 juta dari target Rp950 juta (85,84 persen).
- PBBP2: Rp5,55 miliar dari target Rp10,50 miliar (52,89 persen).
- BPHTB: Rp10,39 miliar dari target Rp12,70 miliar (81,79 persen).
- Pajak jasa tertentu: Rp24,28 miliar dari target Rp30,32 miliar (80,10 persen).
- Opsen pajak kendaraan bermotor: Rp17,74 miliar dari target Rp23,39 miliar (75,85 persen).
- Opsen bea balik nama kendaraan bermotor: Rp10,50 miliar dari target Rp12,61 miliar (83,27 persen).
Sumber informasi: Antara Sumbar