Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat (Sumbar) menggencarkan upaya perlindungan bagi masyarakat dari potensi ancaman perkawinan yang disalahgunakan sebagai modus kewarganegaraan. Langkah preventif ini dilakukan melalui perluasan edukasi serta sosialisasi secara berkelanjutan kepada publik.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Sumbar, Funna Maulia Massaile, di Padang pada hari Kamis, mengingatkan agar warga senantiasa waspada. Menurutnya, pernikahan tidak boleh dijadikan kedok untuk melakukan penyalahgunaan hukum.

Modus Operandi dan Tanda Peringatan

Dalam praktiknya, ikatan perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing kerap dimanfaatkan pihak asing semata-mata demi mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Setelah tujuan tersebut atau keuntungan lain tercapai, warga Indonesia sering kali ditinggalkan dengan cara diceraikan, sebuah pola yang telah terjadi pada sejumlah kasus sebelumnya.

Kemenkum Sumbar mengimbau masyarakat agar mengenali beberapa indikasi yang kerap muncul dalam kasus serupa, antara lain:

  • Adanya tawaran perkawinan yang disertai imbalan uang atau keuntungan material tertentu.
  • Permintaan penggunaan identitas atau dokumen perkawinan untuk keterangan resmi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
  • Adanya desakan untuk menandatangani dokumen penting tanpa memberikan kesempatan memahami isi serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Tips Pencegahan dan Risiko Hukum

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk selalu memastikan keabsahan identitas serta tujuan asli dari calon pasangan, memverifikasi informasi secara jelas, serta tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis. Warga juga diminta memeriksa langsung prosedur resmi terkait persyaratan perkawinan campuran dan urusan kewarganegaraan kepada instansi berwenang.

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk menjaga keamanan data pribadi, menghindari penandatanganan dokumen kosong, dan tidak memberikan keterangan palsu. Setiap bukti transaksi, pesan, maupun dokumen terkait dugaan penipuan juga dianjurkan untuk disimpan dan diamankan.

Kemenkum Sumbar menegaskan agar warga Indonesia tidak melakukan pernikahan siri atau di bawah tangan dengan warga negara asing. Setiap pernikahan wajib dicatatkan secara resmi pada lembaga berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Tindakan perkawinan yang menyimpang ini menyimpan risiko hukum yang berat. Penggunaan informasi palsu dalam proses memperoleh kewarganegaraan dapat berakibat pada pembatalan status kewarganegaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sementara pemalsuan dokumen dan penipuan juga akan diproses sesuai unsur pelanggaran hukum masing-masing.

Sumber informasi: Antara Sumbar