Sejumlah pasangan suami istri di Kota Padang merasakan kebahagiaan setelah resmi mengantongi buku nikah. Dokumen penting tersebut diperoleh melalui program Penyelesaian Perkawinan Tidak Tercatat Secara Terpadu atau Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang belum tercatat secara resmi.

Rangkaian kegiatan ini diawali pada Kamis, 15 Oktober 2026, bertempat di Aula Kantor Camat Padang Timur. Sesi perdana tersebut diikuti oleh warga yang berasal dari Kecamatan Padang Timur serta Kecamatan Kuranji.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustami Hidayat, turut serta memfasilitasi jalannya program ini agar masyarakat dapat mengakses layanan pencatatan perkawinan dengan lebih mudah. Kehadiran buku nikah ini diharapkan mampu membantu pasangan suami istri dalam mengurus berbagai keperluan administrasi keluarga serta memberikan pengakuan hukum yang sah.

Jadwal Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Kota Padang

Berdasarkan data yang ada, program Isbat Nikah Terpadu di Kota Padang diagendakan berlangsung di tiga titik lokasi berbeda yang mencakup enam kecamatan:

  • Kamis, 15 Oktober 2026: Berlokasi di Aula Kantor Camat Padang Timur, melayani peserta dari Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Kuranji mulai pukul 08.00 WIB.
  • Rabu, 21 Oktober 2026: Berlokasi di Aula Kantor Camat Pauh, Jalan Sungai Balang No. 1, Kelurahan Cupak Tangah, melayani peserta dari Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan mulai pukul 08.00 WIB.
  • Jumat, 23 Oktober 2026: Berlokasi di Aula Kantor Camat Padang Selatan, Jalan Sutan Syahril No. 107, Kelurahan Mata Air, melayani peserta dari Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung mulai pukul 08.00 WIB.

Kerja Sama Antarinstansi

Pelaksanaan program terpadu ini melibatkan Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memeriksa serta menetapkan permohonan isbat nikah. Selanjutnya, instansi terkait menerbitkan buku nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) serta memperbaharui dokumen kependudukan lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sebelum sidang dilaksanakan, serangkaian tahapan seperti sosialisasi, pengusulan peserta, pengumpulan berkas pendukung, hingga verifikasi data administrasi dan lapangan telah ditempuh guna memastikan kelayakan para peserta.

Menghadirkan Kepastian Hukum

Buku nikah berfungsi sebagai bukti otentik sahnya sebuah perkawinan di mata hukum. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan semakin banyak keluarga yang terlindungi hak-hak sipilnya serta terbantu dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan di masa mendatang.

Sumber informasi: PKS SUmbar