Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, mengambil langkah strategis untuk mempererat kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Sumbar. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta perluasan cakupan layanan Samsat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kemudahan akses layanan bagi wajib pajak dinilai krusial agar potensi penerimaan daerah dapat terserap secara maksimal guna menunjang pembangunan di Kota Padang.
"Kami berharap koordinasi ini meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan mempermudah pelayanan bagi wajib pajak sehingga potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota Padang," ujar Fadly Amran di Padang, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikannya sewaktu menerima kunjungan audiensi dari Kepala UPTD PPD Kota Padang Defrizal di kediaman resmi Wali Kota Padang. Menurut Fadly, optimalisasi sektor pendapatan daerah memerlukan kolaborasi yang solid dari berbagai pihak, termasuk inovasi layanan yang kian mendekatkan akses kepada masyarakat.
Perubahan Mekanisme Pajak Kendaraan
Sementara itu, Kepala UPTD PPD Kota Padang Defrizal memaparkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa pergeseran signifikan pada sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Jika sebelumnya setoran pajak dihimpun oleh pihak provinsi dan dibagihasilkan kepada kabupaten serta kota setiap triwulan, kini skema pembagian melalui opsen langsung diterapkan pada saat transaksi berlangsung.
"Sekarang, realisasi penerimaan bisa dipantau setiap saat sesuai transaksi yang terjadi. Karena itu, pemerintah kabupaten atau kota dituntut proaktif dalam meningkatkan kepatuhan dan penagihan pajak melalui sinergi dengan Samsat," jelas Defrizal.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu mengalokasikan sekitar 1,25 hingga 1,75 persen dari perolehan opsen pajak guna menunjang operasional pemungutan bersama. Di Kota Padang sendiri, besaran alokasi tersebut diestimasikan berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Inovasi Layanan Publik
Guna mendekatkan fasilitas kepada wajib pajak, pihak UPTD PPD mengusulkan pembukaan Lapak Sabako (Layanan Pajak Samsat Balai Kota) dengan memanfaatkan satu ruangan di kompleks Balai Kota Padang. Fasilitas ini diharapkan mampu menjangkau warga di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah yang tercatat masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Tidak hanya itu, pembangunan layanan drive-thru khusus untuk pengurusan pajak kendaraan lima tahunan turut direncanakan pada tahun 2027 mendatang. Fasilitas ini dirancang berbeda dari layanan serupa pada umumnya yang biasa melayani transaksi tahunan.
Pihaknya mengimbau masyarakat agar senantiasa taat membayar pajak tepat waktu serta melakukan pembaruan data administratif kendaraan. Langkah ini dinilai penting guna mencegah kendala administrasi serta merosotnya nilai jual kendaraan akibat adanya tunggakan pajak yang belum diselesaikan.
Sumber informasi: Antara Sumbar