Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat publik dari partainya agar menunjukkan solidaritas nyata kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perintah tersebut disampaikan dalam pidato kebangsaan saat membuka acara BIMTEKNAS PKS 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Soroti Peningkatan Karhutla dan Dampak Lingkungan

Dalam pidatonya, Almuzzammil memberikan perhatian khusus terhadap eskalasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Ia menyatakan bahwa insiden tersebut tidak sekadar menimbulkan kerusakan lingkungan, melainkan turut mengancam kesehatan masyarakat luas akibat sebaran asap yang melintasi batas provinsi hingga antarnegara. Dirinya menegaskan bahwa hak atas udara bersih merupakan kebutuhan fundamental yang wajib dilindungi oleh negara.

“Negara yang kaya dengan hutan yang harusnya kaya dengan oksigen, hari sini beberapa saudara kita di beberapa provinsi kehausan akan oksigen,” ucapnya.

Instruksi Pemotongan Gaji dan Pemanfaatan Kantor Partai

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Almuzzammil meminta jajaran pejabat publik PKS turut serta meringankan beban warga terdampak, salah satunya melalui kebijakan pemotongan gaji untuk dialokasikan sebagai dana bantuan kemanusiaan. Selain itu, ia juga menginstruksikan agar seluruh kantor PKS dibuka dan difungsikan sebagai posko bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kapasitas yang ada.

Desakan Penegakan Hukum dan RUU Pengendalian Iklim

Di samping aksi tanggap darurat, Almuzzammil mendesak Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup agar bertindak lebih cepat dalam mengatasi persoalan karhutla. PKS secara tegas menolak segala bentuk praktik pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha korporasi.

Ia pun menuntut adanya penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap para pelaku serta pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti melanggar aturan. Pada kesempatan yang sama, Almuzzammil mengungkapkan bahwa partainya sedang menginisiasi Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan tanggung jawab kemanusiaan.

Sumber informasi: PKS SUmbar