Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik II Anugerah Legislasi Daerah (ALD) 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen serta kinerja pemprov dalam meningkatkan mutu pembentukan produk hukum di daerah.
Prosesi penyerahan penghargaan ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 yang bertempat di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).
Hasil Kolaborasi Berbagai Pihak
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengoptimalkan kualitas regulasi di Sumatera Barat. Ia menilai, pencapaian tersebut terwujud berkat adanya sinergi serta kerja sama yang solid dari berbagai elemen dalam proses penyusunan produk hukum daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, memberikan dukungan, dan menjalin kerja sama sehingga kualitas produk hukum Provinsi Sumatera Barat semakin baik dan berhasil mendapatkan penghargaan di tingkat nasional,” ungkap Mahyeldi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa raihan ini bukan sekadar sebuah pencapaian seremonial semata, melainkan pendorong semangat bagi Pemprov Sumbar untuk terus menjaga dan memperkuat kualitas regulasi yang disusun agar kian profesional, terarah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dorongan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Mahyeldi berharap prestasi membanggakan ini dapat menjadi landasan kuat untuk mendongkrak kinerja legislasi daerah pada masa mendatang sehingga Sumatera Barat mampu menggapai hasil yang lebih optimal.
“Semoga ke depan kualitas produk hukum Provinsi Sumatera Barat semakin baik dan kita bisa meraih posisi puncak. Ini tentu membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan kerja sama seluruh pihak,” tambahnya.
Sebagai informasi, Anugerah Legislasi Daerah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan terhadap kinerja harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Penilaian ini melalui tahapan verifikasi serta evaluasi ketat yang mencakup aspek komitmen, profesionalisme, inovasi, kolaborasi, dan kompetensi dalam pembentukan hukum daerah.
Bagi Pemprov Sumbar, penguatan mutu legislasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran regulasi yang berkualitas diharapkan mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjadi pijakan utama bagi pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.
Sumber informasi: PKS SUmbar