Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaminan Produk Halal kepada pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat. Penyerahan usulan tersebut berlangsung pada 5 Oktober 2026.
Kebutuhan Mendesak bagi Masyarakat
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat, Irsyad Syafar, menyatakan bahwa kehadiran regulasi daerah mengenai jaminan produk halal merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Mengingat lebih dari 95 persen penduduk Sumatera Barat beragama Islam, pemerintah daerah dinilai perlu hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan.
Menurut Irsyad, status kehalalan produk merupakan hal yang mutlak bagi umat Islam agar mereka dapat mengonsumsi makanan dan menggunakan barang tanpa keraguan. Pihaknya menegaskan bahwa peredaran produk yang belum pasti kehalalannya secara bebas kepada masyarakat harus dicegah melalui regulasi yang jelas.
Perlindungan Konsumen dan Penguatan UMKM
Dengan berlandaskan pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Sumatera Barat dinilai memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem produk halal yang berkelanjutan. Ranperda ini dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan kesadaran bersama melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Selain aspek perlindungan, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Melalui kebijakan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mendapat kemudahan dalam memperoleh fasilitasi sertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar.
Sumber informasi: PKS SUmbar