Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi kepada konsumen.
“LPKSM berperan membantu masyarakat memahami hak konsumen dan berani mengadukan kerugian akibat produk atau layanan,” ujar Wakil Ketua Komisi Kelembagaan dan Kerja Sama BPKN RI Ganef Judawati di Padang, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi Pertemuan LPKSM Lembaga Payung Masyarakat dengan Konsumen yang berlangsung pada 15 Oktober 2026 di Padang. Ganef menjelaskan bahwa penguatan LPKSM merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.
Menurutnya, fungsi utama BPKN adalah memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah guna meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen. BPKN juga mengemban tugas untuk mendorong perkembangan LPKSM melalui edukasi kepada konsumen.
Ia menambahkan, LPKSM bertugas memberikan edukasi, advokasi, serta pendampingan bagi konsumen yang menghadapi kendala dalam transaksi barang dan jasa. Meski dapat membantu konsumen melalui proses mediasi, LPKSM tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa. Kewenangan tersebut berada di tangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Selain itu, LPKSM bersama masyarakat dapat membantu pemerintah mengawasi peredaran barang dan jasa. Hasil pengawasan ini perlu dilaporkan kepada instansi berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Sebagai contoh, temuan yang berkaitan dengan makanan dan minuman dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Berdasarkan data situs Kementerian Perdagangan, tercatat ada 290 LPKSM yang masih aktif di Indonesia. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas dibandingkan luas wilayah Indonesia. Pembentukan LPKSM sendiri tidak dibatasi hanya satu lembaga di setiap kabupaten atau kota, melainkan dapat dibentuk oleh masyarakat yang peduli terhadap perlindungan konsumen dan memenuhi persyaratan perizinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Sumatera Barat Yeni Fitra menyatakan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan konsumen dapat melapor ke dinas untuk direkomendasikan kepada BPSK. Saat ini, terdapat delapan wilayah layanan BPSK yang aktif di Sumbar, meliputi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kabupaten Agam.
Yeni mengungkapkan bahwa permasalahan terkait pembiayaan kendaraan bermotor atau leasing menjadi salah satu persoalan yang paling sering diadukan konsumen di Sumbar. Sepanjang 2026, BPSK di wilayah ini telah menyelesaikan sekitar 32 kasus pengaduan, yang sebagian besar didominasi oleh masalah leasing, rumah, serta properti.
Sumber informasi: Antara Sumbar