Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, tengah menggenjot percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini diambil guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Padang Pariaman, Khairul Nizam, menjelaskan bahwa IKD merupakan prasyarat penting agar masyarakat dapat terdaftar dalam portal Perlinsos Digital, baik sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah maupun sebagai agen. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan sosialisasi IKD dan Perlinsos Digital di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, Selasa.

Kewajiban Bagi ASN dan Layanan Jemput Bola

Khairul mengakui bahwa realisasi aktivasi IKD di daerahnya masih berada di angka 17,8 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Padang Pariaman telah mengeluarkan kebijakan wajib bagi seluruh aparatur sipil negara serta mendesak aparatur nagari untuk segera mengaktifkan IKD masing-masing sejak bulan lalu.

Kebijakan tersebut diklaim memicu lonjakan signifikan dalam pengaktifan IKD. Selain itu, pemerintah daerah bersama pemerintah nagari gencar melakukan sosialisasi serta mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk mempercepat proses aktivasi.

Capaian dan Akses Layanan

Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemkab Padang Pariaman memberikan akses melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke 103 nagari definitif dan 15 nagari persiapan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat ini tercatat sekitar 350 warga melakukan aktivasi IKD setiap harinya.

Hingga saat ini, total realisasi aktivasi IKD di Padang Pariaman telah melampaui 58 ribu jiwa. Jumlah ini mencakup sekitar 17,8 persen dari total 145 ribu Kepala Keluarga di kabupaten tersebut.

Sumber informasi: Antara Sumbar