Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Langkah tersebut diwujudkan lewat penandatanganan komitmen bersama yang mencakup perbaikan perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas belaka. Pembenahan sistem dipandang krusial untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran serta memastikan seluruh dana daerah berorientasi langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hendri saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat pada hari Kamis.

Dalam kesempatan yang sama, penandatanganan komitmen turut dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Ahmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta jajaran kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Pencegahan Sejak Dini

Hendri berpandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada penindakan setelah masalah muncul. Sistem pencegahan wajib dibangun dari hulu melalui mekanisme pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

“Penandatanganan komitmen bersama ini sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama,” ujar Hendri.

Ia menambahkan bahwa prinsip integritas harus merata di setiap lini, mulai dari tahap perencanaan pembangunan, perumusan anggaran, pelaksanaan program, hingga pengadaan barang dan jasa. Pemkot Padang Panjang memastikan hasil kesepakatan ini akan diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan daerah.

Sinergi Lintas Sektor

Sementara itu, Wamendagri Ahmad Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga integritas sejak awal proses penyelenggaraan negara. Senada dengan hal tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral yang tinggi.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga menggarisbawahi perlunya keselarasan langkah antar-pemerintah daerah di wilayahnya agar pengelolaan anggaran benar-benar berdampak positif bagi warga.

Bagi Pemkot Padang Panjang, momentum ini menjadi dorongan untuk terus mengawal agar prinsip transparansi dan integritas berjalan konsisten dalam setiap aspek pelayanan publik.

Sumber informasi: Antara Sumbar