Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah kolaboratif dengan merangkul seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, guna mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa sinergi tersebut bertujuan agar upaya pencegahan dapat berjalan secara lebih maksimal di daerah. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan rapat di Istana Gubernur Sumbar di Padang pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Dorong Transparansi dan Hindari Konflik Kepentingan

Menurut Setyo, para kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota sebenarnya sudah memahami aturan, regulasi, dan sistem yang berlaku. Kendati demikian, para pimpinan daerah tetap diminta untuk menjauhi berbagai hal yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kepala daerah ditekankan agar menghindari konflik kepentingan saat menjalankan wewenang, bersikap transparan dalam pengambilan keputusan kebijakan, serta menjaga kerja sama yang baik dengan pihak legislatif demi akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, para pimpinan daerah juga diminta terbuka terhadap pengawasan internal dengan memanfaatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta mendengarkan masukan maupun kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Dalam kesempatan yang sama, Setyo juga mengingatkan para kepala daerah agar senantiasa mengingat bahwa masa jabatan memiliki batas, sementara hal yang akan dikenang adalah warisan kebijakan yang pernah dibuat. KPK juga menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan penindakan tegas apabila terjadi tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2025 hingga kini, KPK mencatat telah menjerat lebih dari 18 kepala daerah.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta pihak swasta, KPK berharap indeks persepsi korupsi Indonesia yang sempat mengalami penurunan tiga poin pada 2025 dapat kembali terdongkrak.

Agenda di Istana Gubernur Sumbar tersebut turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, BPKP, serta unsur instansi lainnya. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, para kepala daerah kabupaten/kota, serta tamu undangan terkait lainnya.

Sumber informasi: Antara Sumbar