Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meminta kepada para penyelenggara Sekolah Rakyat di Sumatera Barat agar memastikan lembaga pendidikan tersebut bersih dari tiga jenis pelanggaran berat. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah untuk melindungi para siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Pelatihan Wali Asuh dan Wali Asrama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Padang pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Tiga Jenis Pelanggaran Berat yang Harus Dihindari
Ia menjelaskan bahwa tiga bentuk pelanggaran berat yang dilarang keras terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat meliputi aksi perundungan atau bullying, segala bentuk kekerasan baik fisik maupun seksual, serta sikap intoleransi.
Menurutnya, apabila pelanggaran tersebut terjadi, jajaran penyelenggara mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga pendidik akan dimintai pertanggungjawaban. Pihaknya mencontohkan langkah tegas di daerah lain di mana kepala sekolah diberhentikan ketika terjadi pelanggaran serupa sebagai bentuk tanggung jawab.
Meski demikian, Gus Ipul menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya tiga pelanggaran berat tersebut di Sekolah Rakyat wilayah Sumatera Barat. Ia berharap pihak sekolah melakukan antisipasi secara maksimal serta menanamkan nilai-nilai positif kepada para peserta didik.
Perkembangan dan Tantangan Sekolah Rakyat di Padang
Secara khusus, Menteri Sosial menilai eksistensi Sekolah Rakyat di Padang memperlihatkan perkembangan yang positif dalam memberikan pengajaran. Siswa yang telah mengikuti pembelajaran selama sekitar satu tahun lebih terlihat lebih bugar, memiliki pertumbuhan fisik dan mental yang baik, serta menunjukan optimisme tinggi terhadap masa depan.
Kendati demikian, tantangan berikutnya bagi pihak sekolah adalah menyetarakan kemampuan dan pengetahuan peserta didik. Mengingat siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi tes akademik, mereka datang dengan latar belakang serta tingkat kemampuan yang beragam.
Saat ini, terdapat dua lokasi Sekolah Rakyat di Padang, yakni di kompleks BBPKS Padang dan di gedung Universitas Negeri Padang (UNP). Dalam kunjungan kerjanya ke Padang kali ini, Menteri Sosial juga memantau langsung kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 180 orang wali asuh dan wali asrama yang berasal dari berbagai provinsi di Pulau Sumatra.
Sumber informasi: Antara Sumbar