Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, terus memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia atau P5HAM.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa setiap kebijakan serta program yang dijalankan harus memberikan manfaat nyata bagi warga. Aspek hak asasi manusia menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Fadly dalam kegiatan Implementasi P5HAM di Sumatera Barat yang berlangsung di ZHM Premiere Hotel Padang pada 29 September 2026. Menurutnya, Padang saat ini merupakan kota yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kawasan metropolitan sehingga membutuhkan kolaborasi bersama.
Ia menambahkan, upaya pemenuhan hak-hak warga kota juga diwujudkan melalui sejumlah Program Unggulan seperti Program Padang Melayani dan Padang Juara. Pemahaman seluruh pihak terkait P5HAM dinilai krusial agar arah pembangunan daerah dapat mencakup lima pilar tersebut.
Dukungan DPR RI dan Penetapan Kampung REDAM
Sementara itu, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe menilai kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak serta tanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Ia berharap pemahaman yang baik dapat menjadi benteng untuk menekan angka pelanggaran HAM.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti menyampaikan bahwa tiga kecamatan di Kota Padang telah ditetapkan sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian, yaitu Padang Barat, Padang Selatan, dan Koto Tangah.
Selain itu, dua kelurahan di Kota Padang juga diusulkan sebagai Desa Sadar HAM, yakni Bungo Pasang dan Ganting Parak Gadang. Program Kampung REDAM sendiri merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Hak Asasi Manusia untuk memperkuat pemulihan, pencegahan konflik sosial, serta budaya damai di tingkat wilayah administratif.
Sumber informasi: Antara Sumbar