Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat, tengah mendalami laporan keluarga terkait dugaan malapraktik yang melibatkan seorang dokter di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Simpang Empat. Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang bayi berusia delapan bulan usai menjalani rangkaian perawatan dan operasi.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pihak keluarga pasien pada Senin (28/9/2026). Saat ini, penyidik sedang meminta keterangan dari pelapor serta pihak-pihak terkait untuk mendalami duduk perkara tersebut.
Kronologi Menurut Keluarga Korban
Kuasa hukum keluarga korban, Ahmad Romi, menjelaskan bahwa ibu korban yang bernama Novia Sartika (30) membuat laporan resmi dengan nomor LP/B/243/IX/2026/SPKT/Polres Pasaman Barat/Polda Sumatera Barat tertanggal 28 September 2026. Keluarga melaporkan seorang dokter berinisial FBP atas dugaan kelalaian dalam penanganan operasi anak mereka, Rasya Arfa Bian Shaarim (8 bulan).
Menurut keterangan keluarga, bayi tersebut awalnya dibawa berobat ke RSI Ibnu Sina Simpang Empat karena mengalami keluhan kesehatan dan menjalani tindakan operasi pada 2 September 2026. Selepas operasi, keluarga mendapati adanya nanah pada bekas jahitan yang terlepas, serta bayi mengalami muntah berwarna hijau.
Pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BMC Padang pada 9 September dan dilanjutkan ke RSUP Dr M Djamil Padang. Di rumah sakit tersebut, bayi kembali menjalani operasi pada 12 September 2026. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari dokter di sana, panjang usus bayi berkurang dari 100 sentimeter menjadi 80 sentimeter dengan bagian bekas pemotongan mengalami infeksi.
Pihak keluarga mengaku terkejut karena informasi mengenai pemotongan usus tidak pernah disampaikan saat korban dirawat di RSI Ibnu Sina. Setelah menjalani perawatan lanjutan, bayi tersebut akhirnya meninggal dunia di RSUP Dr M Djamil Padang. Keluarga menduga ada tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur serta prosedur pemotongan usus yang tidak tercantum dalam surat persetujuan. Dalam laporan ini, keluarga mengacu pada Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Tanggapan Pihak Rumah Sakit
Sementara itu, Direktur RSI Ibnu Sina Simpang Empat Meri Herliza menyatakan pihaknya belum menerima pengaduan resmi dari keluarga pasien. Oleh karena itu, pihak manajemen belum dapat memberikan klarifikasi secara rinci terkait dugaan tersebut.
“Sampai saat ini belum ada komplain resmi dari pihak yang bersangkutan ke rumah sakit. Jadi saya belum bisa memberikan klarifikasi apa-apa. Akan saya telusuri dulu ya, Pak,” ujarnya.
Sumber informasi: Antara Sumbar