PT Bank Nagari menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan serta perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Barat. Komitmen tersebut mengemuka dalam acara High Level Meeting (HLM) dan ETPD Capacity Building Forum, serta Award 2026 yang berlangsung di Hotel Mercure Padang pada Jumat (25/9). Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan bahwa posisi bank pembangunan daerah sangat strategis guna menggerakkan ekonomi serta pembangunan di wilayah setempat. Menurutnya, variasi karakteristik di tiap daerah menuntut penyediaan solusi layanan perbankan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. ETPD dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang inklusif, akuntabel, transparan, dan lebih cepat. Bank Nagari menyiapkan berbagai ekosistem digital demi menunjang penerimaan daerah, mulai dari e-retribusi, Nagari Portal Payment, hingga sistem host to host. Sementara untuk sektor pengeluaran, tersedia layanan Nagari Cash Management, SP2D Online terintegrasi SIPD RI, serta integrasi Siskeudes nontunai. Perluasan kanal pembayaran juga mencakup Super Apps Ollin by Nagari, QRIS, ATM/CRM, EDC, virtual account, teller, internet banking, Agen Bank Nagari Link, POS Android, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Nagari Digital Masjid, hingga layanan terpadu Samsat dan BLUD. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memaksimalkan kapasitas fiskal lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, adopsi teknologi digital, serta inovasi daerah. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Sudarta, menambahkan bahwa optimalisasi kanal pembayaran harus diiringi penguatan integrasi data antara perbankan dan pemda. Mewakili Gubernur Sumbar, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa sinergi lintas pihak sangat esensial dalam mendorong keberlanjutan ETPD. Implementasi KKPD di Sumbar Tantangan lain yang disoroti adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI, Simon Saimima, mengungkapkan bahwa dari tujuh pemda yang sudah menerbitkan KKPD di Sumbar, baru tiga daerah yang masuk tahap transaksi, yaitu Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi. Sebanyak 17 daerah lainnya masih belum melaksanakan transaksi berbasis KKPD. Pemberian ETPD Awards 2026 Dalam rangkaian acara yang sama, Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor. Sejumlah daerah turut menerima penghargaan ETPD Award 2026, di antaranya Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang untuk kategori Peningkatan Implementasi ETPD 2025. Penghargaan Transaksi Retribusi Daerah Tertinggi diraih Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan transaksi pajak tertinggi dicatatkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Penghargaan optimalisasi dana pemda diraih Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inovasi digitalisasi PAD terbaik diraih Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan, sementara pemda teraktif diraih Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Sumber informasi: Antara Sumbar