Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara yang kantornya terdampak bencana banjir bandang. Wakil Bupati Solok Candra menyampaikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada surat edaran bupati terkait penyesuaian pelaksanaan tugas setelah bencana menerjang kompleks perkantoran pemerintah daerah.

Kendati demikian, instansi yang berfokus pada pelayanan dasar dan publik tetap beroperasi di kantor guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, organisasi perangkat daerah yang tidak mengalami kerusakan akibat banjir tetap menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dari kantor masing-masing.

Fokus Pencarian dan Penyaluran Bantuan

Hingga saat ini, tim SAR gabungan yang melibatkan personel TNI dan Polri masih melanjutkan pencarian terhadap satu orang warga yang dilaporkan hilang. Petugas menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terdampak untuk menemukan korban.

Di samping upaya pencarian, arus bantuan bagi warga terdampak terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Solok memastikan seluruh bantuan yang diterima segera didistribusikan kepada para pengungsi dan masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.

Penetapan Status Tanggap Darurat

Pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung sejak Selasa, 22 September 2026. Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi antara Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama jajaran pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Pemberlakuan status tanggap darurat ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dampak bencana secara terpadu. Langkah tersebut mencakup upaya penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok.

Sumber informasi: Antara Sumbar