Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengimbau kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bina Keluarga Balita (BKB), serta posyandu agar berperan aktif dalam mendeteksi secara dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Staf Ahli TP-PKK Pasaman Barat, Gusmalini M Ihpan, menyatakan bahwa langkah pencegahan tidak boleh hanya menunggu sampai suatu kasus benar-benar terjadi. Menurutnya, penguatan deteksi dini di tingkat keluarga dan masyarakat sangat krusial mengingat para kader memiliki interaksi harian secara langsung dengan warga.
Kader PKK, BKB, dan posyandu dinilai sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Gusmalini mengingatkan agar persoalan kekerasan tidak dianggap sekadar urusan privat keluarga, sehingga para kader diharapkan memiliki kepekaan, bersikap tanpa menghakimi, serta berani melaporkan indikasi yang ditemukan.
Dalam pelaksanaannya, para kader tidak dibebani untuk menyelesaikan kasus secara mandiri. Apabila mendapati tanda bahaya atau indikasi TPPO—termasuk melalui modus penawaran pekerjaan yang meragukan—tugas kader adalah mengenali situasi, menjaga kerahasiaan korban, serta segera menghubungkan mereka ke layanan perlindungan resmi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) atau pihak kepolisian.
Perhatian terhadap Angka Kasus
Sementara itu, Sekretaris DPPKBP3A Pasaman Barat, Dewi Indriani Djusair, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat mendesak karena jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut masih memerlukan perhatian serius.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat sebanyak 112 kasus dengan 124 korban sepanjang tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2026, terhitung hingga bulan September, terdapat 63 kasus dengan 97 korban.
Dewi menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani persoalan ini. Sinergi lintas pihak hingga level jorong dan RT dinilai penting agar pencegahan dapat berjalan efektif guna melindungi korban dari dampak trauma psikologis jangka panjang maupun ancaman TPPO.
Sumber informasi: Antara Sumbar