Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa sebagian besar rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dapat difungsikan kembali. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa persentase fasilitas yang kembali beroperasi telah mencapai angka sekitar 98 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers terkait capaian dua tahun kepemimpinan Kemenag yang berlangsung di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara lintas agama guna memulihkan fasilitas ibadah maupun sarana pendidikan.

Pemulihan Sosial dan Psikologis Masyarakat

Menag menegaskan bahwa proses penanganan pascabencana tidak sekadar berfokus pada perbaikan fisik bangunan yang rusak. Aspek pemulihan kondisi sosial serta psikologis warga yang kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, maupun akses fasilitas umum juga menjadi perhatian penting.

Ia menambahkan bahwa pendekatan keagamaan memegang peranan krusial untuk membantu masyarakat mengatasi tekanan mental setelah mengalami bencana. Melalui keterlibatan tokoh agama dan komunitas, pendampingan terhadap warga diharapkan mampu memperkuat solidaritas serta memulihkan tatanan kehidupan sosial.

Selain wilayah Sumatera, perhatian terhadap korban bencana juga diberikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemenag turut menggerakkan solidaritas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu meringankan beban warga terdampak di daerah tersebut.

Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana yang terstruktur secara berjenjang. Satgas ini nantinya akan mencakup tingkat pusat, daerah, hingga Kantor Urusan Agama (KUA).

Langkah kebijakan ini dirancang agar Kemenag memiliki kesiapan yang lebih terkoordinasi dalam menghadapi berbagai situasi darurat seperti banjir bandang, kebakaran hutan, maupun gunung meletus, tanpa penanganan yang bersifat sporadis.

Selama ini, sumber daya internal Kemenag di daerah seperti satuan kerja, penyuluh, madrasah, pesantren, hingga rumah ibadah sebenarnya telah banyak terlibat dalam penanganan darurat. Melalui skema koordinasi yang baru ini, efektivitas dan keterukuran penanganan dampak bencana dari pusat hingga kabupaten dan kota diharapkan dapat semakin ditingkatkan.

Sumber informasi: Antara Sumbar