Empat Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyoroti wacana pemindahan satwa langka badak jawa keluar dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon. Sikap penolakan dan desakan evaluasi tersebut disampaikan pada Rabu, 18 November 2026.

Legislator PKS yang terdiri dari Riyono, Habib Idrus Aljufri, Meitri Citra Wardani, dan Nevi Zuairina mengingatkan bahwa kebijakan memindahkan satwa tersebut berpotensi mengancam kelangsungan hidup populasi badak jawa serta keseimbangan ekosistem terkait.

Desakan Kajian Ilmiah Komprehensif

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, meminta pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk memindahkan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Menurutnya, setiap kebijakan menyangkut satwa dilindungi wajib didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, analisis risiko, serta uji kesesuaian habitat secara mendalam.

Nevi menegaskan bahwa perlindungan habitat asli harus diletakkan sebagai prioritas utama. Pemerintah diminta untuk fokus memperkuat pengamanan kawasan konservasi, mengantisipasi perburuan liar, serta mencermati berbagai ancaman ekosistem lain seperti aktivitas pertambangan di sekitar wilayah konservasi.

Konservasi Menyeluruh Tanpa Jalan Pintas

Para legislator PKS tersebut juga mendorong keterlibatan kajian ilmiah yang independen dan terbuka dalam menentukan masa depan satwa paling langka di Indonesia ini. Mereka menilai relokasi tidak boleh dijadikan sebagai solusi cepat untuk mengatasi persoalan perlindungan habitat yang belum terselesaikan dengan baik.

Upaya konservasi harus difokuskan pada pemeliharaan ekosistem secara menyeluruh demi menjamin kelangsungan hidup badak jawa bagi generasi yang akan datang.

Sumber informasi: PKS SUmbar