JAKARTA. Dua bulan tersisa, Rp514 triliun harus masuk ke kas negara. Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS mencermati tantangan itu dalam pencapaian target penerimaan pajak 2026. Hingga 31 Oktober, realisasi baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN, sementara proyeksi akhir tahun dipatok Rp2.310,8 triliun.
Di balik angka yang masih jauh dari garis akhir, ada kabar baik. Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, tanda aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan membaik. PKS optimistis target tetap bisa dikejar, tetapi menolak jika tekanan target dibayar dengan beban baru bagi masyarakat kecil, UMKM, dan kelas menengah yang masih bergulat dengan biaya hidup tinggi.
Sebagai jalan keluarnya, PKS menawarkan lima langkah. Pengawasan terhadap wajib pajak besar diperketat, pemanfaatan data lewat Coretax dimaksimalkan, dan keadilan perpajakan ditegakkan tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang patuh. Di sisi lain, daya beli rakyat harus dilindungi dan layanan pajak diperbaiki agar lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.
Meski berada di barisan koalisi pemerintah, PKS menegaskan dukungannya tidak berarti diam. Dukungan itu disertai sikap kritis dan konstruktif. Pesannya kepada DJP lugas: kejar mereka yang mampu tetapi belum memenuhi kewajiban, bukan masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan daya belinya. FS
Sumber PKS.id