Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengungkapkan keprihatinannya atas pemberitaan penggerebekan Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Ia menyatakan bahwa proses penegakan hukum wajib berjalan secara adil dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya santriwati dan anak-anak di bawah umur. Sikap tersebut disampaikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Muhammad Kholid, setiap laporan atau pengaduan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati, terutama yang masih di bawah umur, harus disikapi secara serius dan penuh kehati-hatian. Aparat penegak hukum dinilai perlu memiliki kepekaan tinggi ketika bertugas di lingkungan pendidikan yang melibatkan anak-anak.

“Penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak, aparat harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian yang tinggi,” ujar Kholid.

Ia juga menegaskan bahwa keselamatan, privasi, serta kondisi psikologis para santriwati harus menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, jalannya penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan aspek perlindungan anak dan martabat lembaga pendidikan pesantren yang memiliki peran besar dalam pembentukan akhlak generasi bangsa.

Desak Polri Berikan Klarifikasi Menyeluruh

Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Sekjen PKS meminta pihak kepolisian untuk menyampaikan penjelasan secara menyeluruh guna mencegah timbulnya kesimpangsiuran informasi di ruang publik. Penjelasan tersebut mencakup dasar hukum dan pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan aparat, perlakuan terhadap santriwati, pendampingan saat pemeriksaan, hingga status barang yang disita.

“Kami meminta penjelasan mengenai dasar dan pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan, perlakuan terhadap santriwati, pendampingan selama pemeriksaan, serta status barang-barang yang disita,” kata Kholid.

Keterangan yang lengkap dan transparan dinilai sangat krusial agar masyarakat mendapat kepastian hukum serta menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ajak Masyarakat Kedepankan Tabayun

Di tengah maraknya pemberitaan terkait insiden ini, Muhammad Kholid mengimbau masyarakat agar tetap tenang, mengutamakan prinsip tabayun, dan memberikan keleluasaan bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan objektivitas dalam proses hukum tanpa mengorbankan hak-hak perlindungan santriwati.

PKS berharap penanganan perkara ini berjalan secara adil dan transparan dengan menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas, sehingga kepastian hukum tercapai tanpa merusak keselamatan, privasi, kondisi psikologis santriwati, serta kehormatan pesantren.

Sumber informasi: PKS SUmbar