JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PKS sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menolak wacana perubahan definisi korupsi yang tidak memasukkan kerugian negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Ia menilai, persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada lemahnya tata kelola dan belum konsistennya penegakan hukum, bukan pada definisi korupsi.
Penolakan tersebut disampaikan Kholid di Jakarta, Jumat (23/10/2026), menyusul kajian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai definisi korupsi yang disampaikan kepada Presiden pada Selasa (20/10/2026). Kajian tersebut merujuk pada Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang antara lain mengatur tindak pidana korupsi terkait suap.
Menurut Kholid, persoalan pejabat publik dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang khawatir mengambil keputusan bisnis harus diselesaikan melalui pembenahan sistem tata kelola. Ia menegaskan, penerapan prinsip business judgment rule (BJR), manajemen risiko yang baik, dokumentasi yang lengkap, serta pencegahan konflik kepentingan dapat memberikan perlindungan bagi pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik dan sesuai ketentuan.
Kholid juga mengakui masih terdapat persoalan dalam penerapan unsur kerugian negara, termasuk perbedaan metode penghitungan dan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Namun, ia menilai solusinya adalah menyusun standar penghitungan yang seragam dan meningkatkan profesionalisme aparat, bukan mempersempit definisi korupsi.
Ia menambahkan, wacana perubahan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terutama ketika publik masih menyaksikan berbagai kasus korupsi dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, masyarakat yang membayar pajak turut menanggung dampak kebocoran anggaran negara sehingga pemberantasan korupsi harus diperkuat.
Kholid turut menyoroti data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 yang dirilis Transparency International pada 10 Februari 2026. Berdasarkan data tersebut, skor Indonesia turun dari 37 menjadi 34, sedangkan peringkatnya merosot dari posisi ke-99 menjadi ke-109 dari 180 negara.
Bagi Kholid, penurunan skor dan peringkat tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pembenahan serius. Ia menilai rujukan terhadap UNCAC tidak semestinya digunakan untuk melemahkan ketentuan nasional, sebab konvensi internasional tersebut dapat menjadi standar minimum bagi negara dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain menolak wacana perubahan definisi korupsi, Kholid mendorong pemerintah memperkuat tata kelola BUMN dan lembaga pengelola investasi negara, menyeragamkan standar penghitungan kerugian negara, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum. Ia juga meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dituntaskan.
Kholid menegaskan, PKS berkomitmen mendukung agenda pemberantasan korupsi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah memprioritaskan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar upaya pemberantasan korupsi semakin efektif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Y
Sumber : PKS Pessel