JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta PT Pertamina (Persero) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul dugaan penyalahgunaan pasokan untuk mendukung aktivitas penambangan ilegal dan pembalakan liar. Ia menilai penelusuran rantai distribusi penting dilakukan agar BBM tidak digunakan untuk kegiatan yang merusak lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Pertamina dan subholding di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, ia mengaitkan persoalan pasokan BBM dengan kerusakan kawasan hutan yang diduga memperparah dampak bencana banjir di Sumatera pada Desember 2025.

Rahmat menyebut bencana di tiga provinsi tersebut menelan 1.053 korban jiwa dan berdampak terhadap hampir 60 ribu orang. Ia juga menyoroti aktivitas penambangan dan pembalakan di kawasan hulu sungai yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai contoh, Rahmat mengungkapkan adanya sekitar 60 unit ekskavator yang beroperasi di kawasan hutan pada salah satu kabupaten. Menurutnya, penggunaan alat berat dalam aktivitas tersebut membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar sehingga jalur distribusinya perlu ditelusuri.

Ia mempertanyakan bagaimana BBM dapat sampai kepada pihak yang diduga menjalankan kegiatan ilegal. Rahmat menegaskan, Pertamina harus memastikan setiap tahapan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang melanggar hukum.

Rahmat juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak hanya berada pada pelaku di lapangan. Manajemen Pertamina harus dievaluasi apabila terbukti lalai atau membiarkan penyalahgunaan distribusi BBM.

“Seorang wakil presiden saja, apabila melakukan pelanggaran konstitusional, dapat menghadapi proses pemakzulan. Apalagi, jika ada manajemen Pertamina yang lalai, menutup mata terhadap penyalahgunaan distribusi BBM, hingga kelalaian tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa,” tegasnya.

Ia mendorong Pertamina mengevaluasi sistem distribusi secara menyeluruh, menelusuri sumber pasokan BBM untuk alat berat yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum.

Menurut Rahmat, penanganan tambang ilegal dan pembalakan liar tidak cukup hanya dengan menertibkan alat berat di lokasi. Pemerintah dan Pertamina juga perlu memutus rantai pasokan yang memungkinkan aktivitas tersebut terus berlangsung. AY

 

Sumber : PKS Sumbar