PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengadakan pertemuan dan dialog terbuka bersama para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Barat di Istana Gubernur pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung pada tanggal 24 September sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar menghadirkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis. Instansi yang turut hadir meliputi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, BPBD, serta Dinas Kehutanan agar setiap masukan kritis dari mahasiswa bisa langsung direspons secara teknis.

Klarifikasi dan Paparan Program Pemerintah

Mahyeldi memberikan penjelasan bahwa ketidakhadirannya pada saat aksi demonstrasi mahasiswa sebelumnya disebabkan oleh adanya benturan jadwal kenegaraan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka pintu bagi berbagai masukan dan kritik membangun.

Lebih lanjut, ia memaparkan inovasi berupa Dashboard Pembangunan yang dirancang agar publik dapat mengawasi transparansi anggaran secara digital. Selain itu, upaya menjaga kestabilan harga pangan turut dilakukan pemerintah lewat pelaksanaan program pasar murah.

Aspirasi dan Tuntutan Mahasiswa

Sementara itu, Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar, Nova Ramadhani, memanfaatkan forum tersebut untuk mengutarakan berbagai keresahan di tengah masyarakat. Perwakilan mahasiswa menyoroti persoalan biaya pendidikan yang dinilai tinggi serta mendesak percepatan mitigasi bencana hidrometeorologi bagi warga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan itu. Mahasiswa meminta penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang disinyalir merusak kualitas air Sungai Batanghari serta memicu kelangkaan bahan bakar solar. Di samping itu, BEM SI mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyedia katering pada program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Mahasiswa menekankan agar pemerintah mampu memberikan langkah serta eksekusi yang konkrit alih-alih sekadar janji. Mereka berharap jalinan komunikasi yang terbangun dapat segera berwujud menjadi kebijakan nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

Sumber informasi: PKS SUmbar